Ancang-ancang Serikat Pekerja Gugat UU Cipta Kerja di MK

KSPI dan KSPSI mengantarkan surat buruh menggugat ke MK terkait penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja (Adhyasta Dirgantara/detikcom)

Jakarta

Penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja terus disuarakan serikat buruh. Selain mengutarakan aspirasi di jalanan, buruh kini juga ancang-ancang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hari ini sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Setidaknya ada dua tuntutan yang disampaikan massa buruh, yakni penolakan UU Cipta Kerja dan kenaikan UMP 2021.

Baca juga: KSPI: Kita Siap Gugat UU Cipta Kerja, Tunggu Presiden Tanda Tangan

Selain demo, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengantarkan surat buruh menggugat ke MK. Mereka menegaskan akan terus konsisten melawan omnibus law.

“Hari ini 2 konfederasi buruh terbesar KSPI dan KSPSI kita akan terus melakukan perlawanan terhadap omnibus law,” ujar Presiden KSPSI Andi Gani di atas mobil komando di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (2/11/2020).

“Hari ini kita akan mengantarkan surat buruh menggugat kepada Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Baca juga: KSPSI ke MK: Jangan Pernah Menistakan Perjuangan Kaum Buruh

Surat buruh menggugat itu disampaikan Andi Gani bersama Presiden KSPI, Said Iqbal. Andi mengklaim pejabat MK bersedia menerima kedua pimpinan serikat buruh itu.

“Hari ini kita akan mengantarkan surat buruh menggugat kepada MK, tadi barusan di perjalanan saya dapat kabar pejabat MK siap menerima 2 presiden buruh, tepuk tangan semuanya. Kita harus yakin kita harus yakini bahwa kita akan kawal persidangan dari saat ke saat,” imbuh Andi.

Simak halaman selanjutnya soal buruh ancam mogok kerja.

Selanjutnya

Halaman
1
2
3

Next Post

Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja

Sen Nov 2 , 2020
Jakarta – Omnibus UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. UU Cipta Kerja mendapat nomor UU Nomor 11 Tahun 2020. Salinan UU Cipta Kerja sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg), diakses com pada Senin (2/11/2020). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 […]